Wungu Bersinar

Wungu Bersinar
BUMDes Ketileng

 

Desa Ketileng Kec. Kramat Kab. Tegal, Jawa Tengah

Wungu Bersinar adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketileng, dimana seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari desa.

Ketileng merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Desa ini berada di dataran rendah dekat pesisir laut utara Pulau Jawa.

Gerbang Desa Ketileng
Desa Ketileng Tempo Dulu

Sebagian besar wilayahnya terdiri dari persawahan, matapencaharian masyarakatnya sebagai petani dan peternak kambing. Selain itu, ada warga yang menjalankan usaha peternakan burung puyuh. Komoditas pertanian yang ditanam umumnya adalah padi, jagung dan bawang merah.

Budidaya tanaman jagung dan bawang merah
Kandang ternak kambing

Pada zaman dahulu, banyak warga desa Ketileng yang menjalankan usaha produksi pembuatan makanan ringan yang berbahan baku ketela pohon, yang dikenal dengan nama “opak”. Sehingga desa Ketileng terkenal sebagai “kampung opak”. Namun sekarang pelaku usaha pembuatan opak sudah tidak ada lagi, hanya tersisa satu warga yang masih eksis menjalankan usaha tersebut. 

Opak

BUMDes Wungu Bersinar terbentuk melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang diselenggarakan pada Tanggal 16 Desember 2019. Landasan hukum pendirian BUMDes Wungu Bersinar berlandaskan pada Peraturan Desa Ketileng (PerDes).

Musyawarah Desa (MUSDES) pembentukan BUMDes

Tujuan pokok badan usaha ini adalah untuk mencari profit dan menciptakan benefit dengan menjalankan unit-unit usaha  dan kegiatan-kegiatan sosial dengan bekerjasama secara sinergis dengan para pelaku usaha yang dijalankan oleh warga Desa Ketileng.

Badan usaha ini dikelola oleh Pengurus yang terdiri dari :

  1. Penasehat                     : Masrudianto, Amd. ( Kepala Desa Ketileng)
  2. Pelaksana Operasional :
    • Direktur                     : Mukhrodi, STP.
    • Sekretaris                  : Sasi Murni Astuti, S.E                                                          
    • Bendahara                 : Suprihatin Amalia
  3. Dewan Pengawas  :                 
    • Muslikh
    • Murtadho, S.Pd.
    • Fadholi, S.Pt.
Struktur Organisasi BUMDes Wungu Bersinar

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD & ART)

BUMDes Wungu Bersinar

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “WUNGU BERSINAR” DESA KETILENG

KECAMATAN KRAMAT

KABUPATEN TEGAL

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

  1. Pemerintah Desa Ketileng mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
  2. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “WUNGU BERSINAR”  (BUMDes “WUNGU BERSINAR”).
  3. BUMDes “WUNGU BERSINAR” didirikan pada tanggal 16 Desember 2019 untuk waktu yang tidak terbatas.
  4. BUMDes “WUNGU BERSINAR” berkedudukan di:
    • Desa                : Ketileng
    • Kecamatan      : Kramat
    • Kabupaten      : Tegal
  5. Daerah kerja BUMDes “WUNGU BERSINAR” berada di Desa Ketileng Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
  6. Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDes “WUNGU BERSINAR” berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Visi dan Misi BUMDes

  1. Visi BUMDes “WUNGU BERSINAR” adalah menjadi wadah pergerakan ekonomi warga masyarakat Desa Ketileng menuju Kesejahteraan bersama.
  2. Misi BUMDes “WUNGU BERSINAR” adalah sebagai berikut :
    • Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat Desa Ketileng dalam mengolah potensi ekonomi desa;
    • Menciptakan wirausaha baru yang mandiri sebagai penggerak perekonomian desa;
    • Meningkatkan Perekonomian Desa dengan menggali dan mengembangkan potensi ekonomi desa;
    • Membangun kemitraan yang sinergi antar pelaku usaha di Desa Ketileng dan atau dengan pihak lain untuk mencapai kesejahteraan bersama;
    • Menciptakan peluang usaha dan jaringan pasar untuk mendukung peningkatan perekonomian desa;
    • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi  desa.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

  1. Maksud pendirian BUMDes “WUNGU BERSINAR” adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ketileng melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pertanian, peternakan, industri, dan sektor lainnya.
  2. Tujuan BUMDes “WUNGU BERSINAR” yaitu :
    • Mengoptimalkan aset desa dan potensi ekonomi desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
    • Mengembangkan kerja sama antar pelaku usaha di Desa Ketileng;
    • Mengembangkan kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
    • Membuka lapangan kerja;
    • Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

LOGO DAN MAKNA

Pasal 5

  1. BUMDes “WUNGU BERSINAR” dilambangkan dengan huruf “WB” dalam lingkaran yang mengeluarkan sinar dari empat arah mata angin. Dalam lingkaran bagian atas tersebut terdapat tulisan melingkar “WUNGU BERSINAR” dan lingkaran bagian bawah terdapat tulisan melingkar “BUMDesa KETILENG”.
  2. Logo BUMDes “WUNGU BERSINAR” bermakna bahwa “WUNGU” adalah suatu lokasi yang berada di Desa Ketileng yang telah melegenda sehingga menjadi  “icon” Desa dan kata “WUNGU” dalam bahasa jawa yang berarti “BANGUN”. Huruf “WB” dalam lingkaran bermakna BUMDes ini akan merangkul semua pelaku usaha di Desa Ketileng dalam kemitraan yang kuat sehingga “BERSINAR” yang bermakna dapat memberikan kesejahteraan bagi semua warga.
  3. Gambar Logo BUMDes “WUNGU BERSINAR” terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

Sumber Modal

  1. Modal awal BUMDes  bersumber dari APBDes;
  2. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
  3. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa;
  4. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada pasal (3) berasal dari APBDesa dan sumber lainnya;
  5. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
    • Dana segar;
    • Bantuan Pemerintah Pusat;
    • Bantuan Pemerintah Daerah; dan
    • Aset desa yang diserahkan kepada BUMDes.
  6. Penyertaan seluruh modal BUMDes dari modal desa dilakukan melalui mekanisme APBdesa.
  7. Penyertaan modal desa yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Perusahaan swasta atau Perorangan).

Pasal 7

Penyertaan Modal BUMDes

  1. Sekurang-kurangnya 60 % modal BUMDes merupakan kekayaan milik desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa;
  2. Modal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara akumulatif kepada tiap-tiap unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUMDes;
  3. Dalam rangka untuk pemenuhan modal, BUMDes dapat mengikutsertakan masyarakat umum dan pihak lain untuk menjadi pemilik modal BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Badan Usaha Milik Desa dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah Daerah serta dari pihak ketiga;
  5. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada BUMDes, maka bantuan tersebut merupakan modal bersama antara Pemerintah Desa dan pemilik modal BUMDes lainnya;
  6. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes, maka  bantuan tersebut merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Desa, yang dengan demikian menambah persentase kepemilikan modal Pemerintah Desa dalam BUMDes.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

  1. Kegiatan unit usaha BUMDes “WUNGU BERSINAR” sesuai dengan potensi yang ada di Desa Ketileng yang meliputi  :
    • Bisnis sosial (social business) yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
    • Bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
    • Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
    • Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
    • Bidang keuangan (financial sector) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
    • Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala  lokal desa maupun kawasan perdesaan.
  2. BUMDes “WUNGU BERSINAR” dapat  terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Dalam hal BUMDes “WUNGU BERSINAR”  tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes “WUNGU BERSINAR”  didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1).

BAB VI

JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMDes

Pasal 9

  1. Jangka waktu berdiri BUMDes “ WUNGU BERSINAR” berakhir apabila BUMDes mengalami kepailitan.
  2. Kepailitan BUMDes hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa.
  3. Kepailitan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

Pasal 10

  1. Dalam rangka pengelolaan BUMDes “ WUNGU BERSINAR” dibentuk kepengurusan sebagai organisasi pengelola;
  2. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 11

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada pasal 10, terdiri dari :

  1. Penasehat;
  2. Pelaksana operasional; dan
  3. Pengawas.

Bagian Kesatu

Penasehat

Pasal 12

  1. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 11  huruf (a) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa;
  2. Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa;
  3. Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Kepala Desa;
  4. Penasihat dapat mengangkat anggota yang berasal dari perangkat desa dan/atau profesional untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

  1. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas  :
  2. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
  3. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUMDes; dan
  4. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BUMDes.
  5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) berwenang :
  6. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
  7. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes ;
  8. Mengusulkan pembubaran BUMDes atau unit usaha BUMDes dengan mempertimbangkan hasil laporan dari Dewan Pengawas BUMDes.

Pasal 14

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 12  ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium setiap bulan yang besarannya di tetapkan dalam forum musyawarah Pengurus BUMDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMDes.

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Pasal 15

  1. Pelaksana Operasional terdiri dari :
    • Direktur;
    • Sekretaris;
    • Bendahara;
    • Kepala Unit Usaha.
  2. Dalam melaksanakan operasional BUMDes “WUNGU BERSINAR” pelaksana operasional dibantu oleh pegawai pelaksana operasional sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Direktur

Pasal 16

Direktur mempunyai tugas :

  1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
  2. Membina pegawai pelaksana operasional;
  3. Mengurus dan mengelola kekayaan;
  4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  5. Menyusun Rencana Strategis Usaha 3 (Tiga) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa selaku penasehat melalui persetujuan Dewan Pengawas;
  6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa selaku penasehat melalui Dewan Pengawas ; dan
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 17

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
  2. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa;
  4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 18

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

  1. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional;
  3. Mewakili  di dalam dan di luar pengadilan;
  4. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes;
  5. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  6. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik  BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  7. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 19

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
  2. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
  3. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
  4. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Dewan Pengawas;
  5. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 20

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang :

  1. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
  2. Menandatangani surat-surat ; dan
  3. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pembukuan keuangan;
  2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja ;
  3. Menyusun laporan keuangan;
  4. Mengendalikan anggaran.

Pasal 22

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang :

  1. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
  2. Bersama dengan direktur menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

    Pasal 23

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional selanjutnya diatur dalam Angaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 24

  1. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
    • Ketua;
    • Wakil Ketua Merangkap Anggota;
    • Sekretaris merangkap Anggota; dan
    • Anggota.
  2. Susunan kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari perangkat desa, dan anggota BPD.

Pasal 25

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengawas

  1. Tugas Pengawas BUMDes meliputi :

2. Pengawas BUMDes mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

3. Pengawas BUMDes berwenang untuk :

Pasal 26

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Kepada pengawas sebagaiman dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium setiap bulan yang besarannya di tetapkan dalam forum musyawarah Pengurus BUMDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMDes.

Pasal 27

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengawas selanjutnya diatur dalam Angaran Rumah Tangga.

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

Pengambilan keputusan dilakukan dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh BUMDes meliputi :

  1. Musyawarah Desa;
  2. Musyawarah Desa Luar Biasa;
  3. Musyawarah Tahunan;
  4. Musyawarah Pengurus;
  5. Musyawarah Pelaksana Operasional.

Pasal 29

Musyawarah Desa

  1. Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk:
    • Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional;
    • Menetapkan Dewan Pengawas dan Pengurus Pelaksana Operasional;
    • Menetapkan pokok-pokok program kerja  BUMDes;
    • Menetapkan Pembubaran dan atau kepailitan BUMDes.
  2. Musyawarah Desa dilakukan satu kali setiap awal masa bakti kepengurusan dan dilaksanakan pada setiap akhir masa bakti kepengurusan.

Pasal 30

Musyawarah Desa Luar Biasa

  1. Musyawarah Desa Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa dan mendesak, tidak terbatas pada penggantian Direktur Pelaksana Operasional sebelum masa bakti yang bersangkutan berakhir;
  2. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Musyawarah Tahunan

  1. Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam rangka untuk :
  2. Membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksana operasional;
  3. Menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUMDes; dan
  4. Mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUMDes.
  5. Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali setiap akhir tahun buku.

Pasal 32

Musyawarah Pengurus

  1. Musyawarah Pengurus BUMDes merupakan musyawarah pengurus BUMDes yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes dan urusan keorganisasian BUMDes;
  2. Musyawarah Pengurus BUMDes setidak-tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

Musyawarah Pelaksana Operasional

  1. Musyawarah Pelaksana Operasional merupakan musyawarah pelaksana operasional BUMDes yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat teknis dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMDes;
  2. Musyawarah Pelaksana Operasional setidak-tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX

TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 34

  1. Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes “WUNGU BERSINAR” melakukan bagi hasil usaha BUMDes.
  2. Perhitungan satu tahun buku dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
  3. Pembagian hasil usaha BUMDes “WUNGU BERSINAR” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
  4. Keuntungan bersih usaha diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang investasi dalam satu tahun buku.
  5. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pembagian saham untuk para penyerta modal, pendapatan asli desa, Tunjangan Penghasilan Penasehat, Tunjangan Penghasilan Badan Pengawas, Tunjangan Penghasilan Pelaksana Operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
  6. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(3)ditentukan sebagai berikut :
    • Penambahan modal usaha …………………………………………. 15 %
    • Pembagian saham …………………………………………………….. 45 %
    • Tunjangan Penghasilan Penasehat ……………………………..  5 %
    • Tunjangan Penghasilan Dewan Pengawas ……………….   5 %
    • Tunjangan Penghasilan Pelaksana Operasional ……… 10 %
    • Pendidikan dan Sosial ………………………………………………. 10 %
    • Cadangan ………………………………………………………………… 10 %    
  7. Pendapatan asli desa diperoleh dari bagi hasil usaha yang dialokasikan untuk pembagian saham berdasarkan persentase penyertaan modal desa untuk BUMDes;
  8. Tunjangan penghasilan untuk dewan pengawas dibagi secara proporsional untuk masing-masing jabatan dalam kepengurusan dewan pengawas;
  9. Tunjangan penghasilan untuk pelaksana operasional dibagi secara proporsional untuk masing-masing jabatan dalam kepengurusan pelaksana operasional;
  10. Proporsional tunjangan penghasilan untuk masing-masing jabatan pengurus BUMDes dimusyawarahkan dalam forum musyawarah pengurus;

BAB X

PENUTUP

Pasal 35

Anggaran Dasar BUMDes “WUNGU BERSINAR” mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hal-hal yang  tidak atau belum diatur di dalam Anggaran Dasar  ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

Diterbitkan di Desa Ketileng

Ketileng, 16 Desember 2019

                  KEPALA DESA KETILENG,

                         Masrudianto, A.Md

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “WUNGU BERSINAR”

DESA KETILENG

KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes “WUNGU BERSINAR” merupakan peraturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar  BUMDes “WUNGU BERSINAR”  dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar tersebut.

BAB  II

PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 2

Persyaratan

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUMDes “WUNGU BERSINAR” adalah sebagai berikut:

  1. Warga Desa Ketileng yang memiliki jiwa kewirausahaan;
  2. Berdomisi dan menetap di Desa Ketileng sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun sebelum diangkat menjadi Pelaksana Operasional;
  3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
  4. Sehat Jasmani dan Rohani;
  5. Berusia minimal 20 tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 60 tahun pada saat diangkat menjadi Pelaksana Operasional;
  6. Pendidikan minimal  SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  7. Tidak sedang menjabat di lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

  1. Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah melalui Musyawarah Desa;
  2. Kepala desa menunjuk nama-nama personil yang akan menduduki jabatan dalam pelaksana operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2);
  3. Kepala desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan personil pelaksana operasional kepada BPD;
  4. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Desa ;
  5. Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan personil pelaksana operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 4

Masa Bakti Pelaksana Operasional

Masa bakti pelaksana operasional BUMDes “WUNGU BERSINAR” selama 3 (Tiga) Tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 5

Kewajiban Dan Hak Pelaksana Operasional

  1. Menjalankan kegiatan operasional BUMdes ;
  2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran ;
  3. Memberikan laporan tahunan kepada Kepala Desa tentang  keadaan serta perkembangan BUMDes dan unit-unit usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes.
  4. Pelaksana Operasional berhak menerima honorarium setiap bulan yang besaranya ditetapkan oleh Kepala Desa selaku penasehat atas persetujuan BPD;

Pasal 6

Pemberhentian Pelaksana Operasional

  1. Pelaksana Operasional BUMDes “WUNGU BERSINAR” dapat diberhentikan/diganti apabila :
    • Meninggal dunia ;
    • Berakhirnya masa bakti sebagai mana dimaksud dalam pasal (4) ;
    • Mengundurkan diri ;
    • Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa ; dan
    • Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
  2. Untuk mengisi jabatan pelaksana operasional khususnya jabatan Direktur BUMDes yang kosong sebelum habis masa baktinya mekanisme pemilihannya melalui Musyawarah Desa Luar Biasa (MUSDESLUB) sebagaimana dimaksud dalam pasal (3);
  3. Untuk mengisi jabatan pelaksana operasional selain jabatan Direktur BUMDes yang kosong sebelum habis masa baktinya, pemilihan calon pengganti dimusyawarahkan dalam forum musyawarah pengurus atas persetujuan BPD.

Pasal 7

Pegawai Pelaksana Operasional

  1. Pelaksana operasional dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu pegawai BUMDes yang diangkat berdasarkan pada kompetensi dan profesionalitasnya.
  2. Persyaratan dan tata cara seleksi pegawai pelaksana operasional menjadi wewenang Direktur pelaksana operasional dengan mempertimbangkan masukan dari Penasehat dan Dewan Pengawas.
  3. Pegawai Pelaksana Operasional berhak mendapatkan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Pelaksana Operasional dalam Forum Musyawarah Pengurus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMDes.

BAB III

PENGAWAS

Pasal 8

Pengangkatan

  1. Pengawas BUMDes mewakili kepentingan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan BUMDes yang personalnya ditunjuk oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD;
  2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah melalui musyawarah desa.

Pasal 9

Masa Bakti Pengawas

Masa bakti pengawas BUMDes “WUNGU BERSINAR” selama 3 (Tiga) Tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

Pemberhentian Pengawas

  1. Pengawas BUMDes “WUNGU BERSINAR” dapat diberhentikan/diganti apabila :

2. Untuk mengisi jabatan Pengawas BUMDes yang kosong sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa menunjuk calon penggantinya atas persetujuan BPD.

Pasal 11

Larangan

Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

  1. Direktur Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUMDes kepada penasehat.
  2. Penasehat melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
  3. Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
  4. Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
  5. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
  6. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;
  7. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
  8. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

BAB V

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) LUAR BIASA

Pasal 13

Tata cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa

  1. Musyawarah desa luar biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari Penasehat dan Dewan Pengawas BUMDes.
  2. Musyawarah desa luar biasa diselenggarakan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari Penasehat dan Dewan Pengawas BUMDes.
  3. Usulan penyelenggaraan musyawarah desa luar biasa harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan permasalahan yang menjadi dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah desa luar biasa.
  4. Permasalahan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan usulan penyelenggaraan musyawarah desa luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  5. Penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
  6. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Operasionalyang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana;
  7. Pelanggaran norma sosial yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional yang dapat mempengaruhi nama baik dan kinerja BUMDes.
  8. Permasalahan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan usulan penyelenggaraan musyawarah desa luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merupakan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya dalam forum musyawarah Pengurus BUMDes  akan tetapi tidak diperoleh permufakatan ;
  9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menyelenggarakan musyawarah desa luar biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk  menyelenggakan musyawarah desa luar biasa tersebut.

Pasal 14

Hak Jawab Dalam Musyawarah Desa Luar Biasa

  1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa ;
  2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggaarakannya Musyawarah Desa Luar Biasa ;
  3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Desa Luar Biasa berakhir dan PelaksanaOperasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya.

BAB VI

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

  1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50%  (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang;
  2. Khusus untuk perubahan AD/ART dan Pergantian Direktur Pelaksana Operasional hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Desa Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50%  (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir.

BAB VII

KEPAILITAN

Pasal 16

  1. Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes ;
  2. Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa ;
  3. Unit usaha BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII

Penutup

Pasal 17

(1)  Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Hal-hal yang  tidak atau belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga  ini, akan diatur dalam Peraturan khusus.

                                                          Diterbitkan di Desa Ketileng

                                      Pada tanggal,  16 Desember 2019

                                                                          KEPALA DESA KETILENG

                Masrudianto, A.Md